Palestina Hukum Mati Mata-Mata Israel

Departemen Dalam Negeri Palestina di Gaza menerapkan hukuman mati bagi pelaku spionase bekerja sama dengan dinas keamanan Zionis Israel sejak 10 tahun lalu.

''Berdasarkan undang-undang dan syariat agama serta dalam rangka merealisasikan hak-hak bangsa dan negara kita, maka prosesi hukuman mati bagi intel Zionis AG (49 tahun) dan HKH (43 tahun) telah dilakukan,'' sebut laporan Depdagri Palestina seperti dikutip Infopalestina.

Pelaksanaan hukuman mati bagi spionase Israel juga dilakukan untuk menjaga keamanan bersama rakyat Palestina.

Keduanya telah dihukum gantung setelah hakim memutuskan vonis karena terbukti melakukan aksi memata-matai warga Palestina untuk dilaporkan ke Zionis. keduanya telah melanggar undang-undang No 131 dari UU revolusi tahun 1979.

Adapun kesalahan terdakwa telah mengakibatkan sejumlah rumah, warga, pangkalan militer, keamanan dan pemerintahan jadi sasaran Zionis. Kesalahan terdakwa telah menimbulkan korban dari kalangan anak-anak, wanita, lansia, pejuang perlawanan sejak 10 tahun lalu.

Teroris Asing Tembakkan 12 Roket ke Libanon

Setidaknya satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka setelah selusin roket yang ditembakkan oleh teroris anti-Suriah menghantam kota Hermel di perbatasan Libanon, Press TV melaporkan.

Teroris Takfiri anti pemerintah Suriah menembakkan 12 roket ke kota Hermel di Lembah Bekaa pada hari Selasa (11/06/13).

Serangan tersebut dilancarkan setelah tentara Suriah berhasil menimbulkan kerugian besar pada teroris asing di negara itu dan memperoleh serangkaian kemenangan militer dalam memerangi kelompok bersenjata dengan bantuan gerakan perlawanan Libanon, Hizbullah.

Tanggal 25 Mei lalu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah membela keputusan gerakan perlawanan untuk melawan teroris asing di kota al-Qusayr dan mengatakan kelompok ekstrimis di Suriah itu merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat Libanon juga. [IT/TGM]

Rusia Kecam Standar Ganda Barat di Suriah

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengutuk sikap negara-negara Barat terhadap pemerintahan Suriah dan menganggapnya sebagai kebijakan standar ganda dalam mendekati sebuah pemerintahan yang telah mereka klasifikasikan sebagai diktator. 

"Anda menyangkal diterimanya teroris dalam kehidupan internasional, tapi Anda membuat kebijakan standar ganda Anda bekerja sebagaimana itu layaknya [dengan berkata]; 'Saya tidak suka pria itu di negara ini, jadi saya akan menyebutnya diktator dan menggulingkannya. [Sementara] orang ini di negara lain juga diktator, tapi dia diktator kita," kata Lavrov.

Dia menyatakan hal  itu dalam sebuah wawancara dengan saluran CBS berbasis di AS, yang dirilis pada hari Senin (10/6/13).
 
Diplomat Rusia itu juga menegaskan kembali sikap Moskow mengenai komitmennya untuk memenuhi perjanjian pengiriman senjata defensif ke Suriah.
 
"Kami menyediakan senjata pada semua pihak yang telah meneken kontrak secara legal. Dan ini adalah aturan universal," kata Lavrov. Dia menambahkan, "Saya tidak berpikir Anda dapat melakukan kejahatan perang dengan senjata defensif, dengan sistem pertahanan udara."

Sebelumnya, Amerika, Inggris dan rezim Israel telah mendorong Rusia menghentikan kesepakatan senjata di mana Moskow wajib mengirim sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah.
 
Diplomat Rusia itu menambahkan, baik pemerintah Suriah dan oposisi dukungan Barat harus berpartisipasi dalam konfrensi Jenewa 2 mendatang untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di Suriah.

"Pemerintah Suriah mengatakan mereka siap. Mereka mengatakan mereka memiliki delegasi. Kami percaya bahwa oposisi juga harus melakukan hal yang sama secepat mungkin," kata Lavrov.

"Prioritas sekarang adalah membaw akedua belah pihak datang ke meja perundingan dan menghentikan pertumpahan darah," tambah menteri Rusia itu.[IT/PT/NAT]

Bahaya Gelombang Sentimen Anti-Islam di Inggris

Kebakaran yang terjadi di sebuah sekolah Islam di Selatan kota London, Inggris baru-baru ini, sekali lagi mengindikasikan bahaya dan ancaman yang datang dari kelompok-kelompok ekstrim dan rasis terhadap Muslimin serta lembaga-lembaga keislaman negara itu.

Aparat kepolisian London mengatakan bahwa kebakaran ini mencurigakan dan mereka mengaku tengah melakukan investigasi tentang kemungkinan adanya unsur kesengajaan serta keterlibatan kelompok ekstrim dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Rabu pekan lalu sebuah pusat keislaman milik warga Somalia di Inggris juga terbakar dan seluruh bangunan rata dengan tanah.

Polisi menemukan tulisan EDL (England Defense League) di dinding bekas reruntuhan gedung. EDL, nama kelompok fasis dan rasis, yang tidak lain adalah kelompok ekstrim kanan Inggris. Oleh karenanya ada kemungkinan kebakaran yang terjadi dilakukan oleh anggota kelompok tersebut.

Liga Pertahanan Inggris sebelumnya menggelar demonstrasi di London menuntut diusirnya seluruh umat Islam dari Inggris.

Kelompok rasis anti-Islam, EDL meningkatkan intensitas propaganda anti-Islam  pasca terbunuhnya seorang tentara di Inggris. Anasir kelompok ekstrim itu sampai saat ini dikabarkan telah menyerang sejumlah masjid dan pusat keislaman di beberapa tempat berbeda Inggris.

Insiden terbunuhnya seorang tentara Inggris dua pekan lalu di Selatan London, yang dituduhkan kepada Muslimin memicu reaksi kelompok-kelompok rasis Inggris, mereka menuntut gerakan massal untuk melawan umat Islam.

Di sisi lain, para penentang rasisme juga menggelar aksi unjuk rasa di kota London mengutuk penghinaan yang dilakukan kelompok ekstrim Inggris dan penyalahgunaan insiden terbunuhnya tentara Inggris itu untuk menyerang Muslimin.

Sejak dua pekan lalu hingga saat ini, kelompok-kelompok anti-rasisme dan ekstrimisme di London melakukan beberapa aksi demonstrasi.

Kendati lembaga dan perhimpunan Islam Inggris secara tegas mengutuk pembunuhan tentara Inggris itu, namun propaganda anti-Islam di beberapa jaringan sosial dan sebagian media Inggris terus berlanjut. Terkait hal ini, dengan dalih untuk menghadapi langkah-langkah kekerasan di negaranya, pemerintah Inggris meningkatkan pembatasan-pembatasan atas umat Islam terutama kepada  para Imam masjid di pusat-pusat keislaman.

Kantor Perdana Menteri Inggris beberapa hari lalu mengumumkan, aktifitas-aktifitas pusat keislaman dan sekolah-sekolah Muslim akan dikontrol untuk mencegah penyebaran pemikiran dan keyakinan Islam.

Dalam statemen resmi yang dirilis kantor David Cameron dijelaskan, dengan melakukan langkah ini, London bermaksud mencegah masuknya pengaruh para Imam masjid terhadap umat Islam di Inggris.

Para pengamat percaya, partai-partai sayap kanan Inggris seperti Partai Nasional Britania dan Liga Pertahanan Inggris, dengan menggunakan slogan-slogan rasis dan penentangannya terhadap imigran Muslim, juga aksi kekerasan terhadap mereka, sebenarnya sedang berupaya menarik lebih banyak pengikut di Inggris demi meraih tujuan-tujuan politiknya. (IRIB Indonesia/HS)